Pertemuan itu membahas perlunya sinergi REDAKSIPIL negara-negara ASEAN dan mitra untuk mencapai target implementasi Konvensi IMO tentang Green Home GasJakarta (REDAKSIPIL) - Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempelajari layanan pelabuhan yang ramah lingkungan di Forum Konektivitas ASEAN di Malaysia. “Di sini (Forum Konektivitas ASEAN) kami

Indonesia pelajari pelabuhan ramah lingkungan di Forum Maritim ASEAN

Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi redaksipil antara negara-negara ⁤ASEAN dan mitra untuk mencapai tujuan implementasi Konvensi IMO ⁢tentang Gas⁣ Rumah Kaca⁣ Hijau

Jakarta (redaksipil) ‌- Indonesia, melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut ‌Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mempelajari ‍layanan pelabuhan ramah lingkungan di ​Forum‌ Konektivitas ASEAN ‌yang diadakan di‍ Malaysia.

“Di sini (Forum Konektivitas ASEAN) kami​ belajar dari pengalaman Malaysia ​dan Korea Selatan,⁣ yang telah mengimplementasikan peraturan serta kebijakan‌ lingkungan dan menjalankan ​berbagai studi kelayakan serta digitalisasi​ guna mendukung​ operasi pelabuhan yang ramah‍ lingkungan,” ungkap Direktur ⁤Lalu ⁣Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan‍ Laut Kemenhub, Hartanto, dalam ⁢sebuah pernyataan ⁢di Jakarta pada⁢ hari Rabu.

Direktorat⁤ Lalu Lintas dan ⁤Angkutan Laut Kemenhub⁤ berpartisipasi sebagai delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan ASEAN Maritime⁢ Connectivity Forum yang dilangsungkan ⁢di Penang, Malaysia,​ pada hari Senin (10/6).

Acara tersebut diadakan ‌oleh Partnerships for​ Infrastructure‌ (P4I)‍ Australia⁢ dan dihadiri oleh peserta‍ dari negara-negara anggota ASEAN, Korea ​Selatan,‍ serta Australia.

Delegasi RI yang hadir di antaranya Deputi Bidang ⁤Pengembangan Regional Bappenas, Direktur Lalu Lintas dan‌ Angkutan Laut, serta Atase⁢ Perhubungan Kuala ⁤Lumpur.

Hartanto menyatakan salah satu ‌isu yang dibahas⁣ dalam pertemuan ini‍ adalah program Manajemen‍ Rantai‌ Pasok dan Pengiriman Hijau atau “Green Transport and ⁤Supply Chain Management”.

“Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi redaksipil antara negara-negara ASEAN dan⁣ mitra untuk⁤ mencapai tujuan implementasi Konvensi IMO ‍tentang Gas Rumah Kaca Hijau,” kata Hartanto.

Ia melanjutkan, penerapan⁤ Green Transport‍ menghadapi banyak tantangan, salah ‌satunya adalah menemukan⁤ pasar pelayaran yang tepat dan mengatasi biaya yang masih cukup tinggi.

Lebih lanjut,​ terkait dengan digitalisasi dan⁣ otomasi pelabuhan, dibahas mengenai integrasi berbagai aplikasi digital yang ada di pelabuhan.

“Dengan adanya kewajiban penerapan Maritime ⁤Single Window untuk pertukaran informasi elektronik di ‌negara-negara ​yang meratifikasi IMO FAL Convention, diharapkan bisa meningkatkan kelancaran dan ⁢ketahanan rantai pasok,” ujar​ Hartanto.

Hartanto‍ menjelaskan ada empat tantangan ​utama‍ dalam digitalisasi⁤ pelabuhan di negara-negara ASEAN, yaitu ⁢keterbatasan biaya digitalisasi,⁣ kurangnya‍ tenaga kerja yang⁢ kompeten, integrasi sistem dan ‌teknologi ‌baru, serta penerapan PCS (Port Community System).

“Kita⁤ perlu ⁣menyusun kerangka regulasi nasional dan roadmap implementasi‍ koridor pelayaran hijau, automasi dan integrasi digital pelabuhan, serta pelayaran otonom dengan melibatkan‍ para pemangku kepentingan dalam klaster maritim,” tambah⁢ Hartanto.

Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi redaksipil antara negara-negara⁣ ASEAN dan‍ mitra untuk mencapai tujuan implementasi Konvensi IMO tentang Gas Rumah Kaca Hijau

Jakarta (redaksipil) – Indonesia, melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, mempelajari layanan pelabuhan yang ramah‍ lingkungan di Forum Konektivitas ASEAN di Malaysia.

“Di sini (Forum Konektivitas⁢ ASEAN) kami belajar‍ dari pengalaman Malaysia‌ dan Korea Selatan, yang telah mengimplementasikan peraturan dan kebijakan lingkungan serta melakukan berbagai studi kelayakan dan digitalisasi untuk ⁢mendukung ⁣operasi pelabuhan⁤ yang ramah lingkungan,” ujar Hartanto,⁤ Direktur Lalu ⁣Lintas dan Angkutan ‌Laut ⁣Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, dalam⁢ pernyataannya pada Rabu di Jakarta.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan ‍Laut Kemenhub berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Maritime Connectivity Forum di Penang, Malaysia, pada hari Senin (10/6).

Pertemuan ​tersebut, yang ‌diadakan oleh ‍Partnerships for Infrastructure (P4I) Australia, dihadiri oleh peserta dari negara-negara ASEAN, Korea Selatan, dan Australia.

Delegasi‍ RI yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta ⁣Atase Perhubungan Kuala Lumpur.

Hartanto‌ menyatakan bahwa salah satu topik yang dibahas⁢ adalah program Manajemen Rantai Pasok dan⁤ Pengiriman Hijau atau ‌Green Transport and Supply Chain Management.

“Pertemuan tersebut​ menyoroti pentingnya kolaborasi redaksipil antara negara-negara ASEAN⁢ dan ⁣mitra untuk mencapai tujuan implementasi Konvensi IMO tentang ‍Gas Rumah ​Kaca Hijau,” tegas Hartanto.

Menurutnya, penerapan Green Transport masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya ⁤adalah sulitnya menemukan pasar pelayaran yang tepat ‌dan ‍biaya yang masih tinggi.

Lebih lanjut, ⁢terkait digitalisasi dan otomatisasi pelabuhan,​ dibahas integrasi berbagai aplikasi digital di pelabuhan.

“Dengan adanya kewajiban penerapan Maritime Single Window untuk pertukaran informasi elektronik di negara-negara yang meratifikasi IMO FAL Convention, diharapkan dapat ⁢meningkatkan kelancaran dan⁢ ketahanan rantai pasok,” imbuh Hartanto.

Hartanto ⁤menjelaskan bahwa ⁣ada empat tantangan utama dalam ⁣digitalisasi pelabuhan di negara-negara‍ ASEAN, yaitu ‍keterbatasan biaya digitalisasi, kurangnya tenaga kerja ⁢yang⁣ kompeten, integrasi sistem dan teknologi baru, serta⁤ penerapan‌ PCS (Port Community System).

“Kita perlu menyusun kerangka regulasi​ nasional⁤ dan roadmap implementasi ‌koridor pelayaran hijau, automasi dan integrasi digital pelabuhan,​ serta pelayaran otonom dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam‌ klaster maritim,” jelas Hartanto.