Menteri ATR: Sertifikat tanah beri ketenangan dari penyalahgunaan

Menteri ATR: Sertifikat tanah beri ketenangan dari penyalahgunaan

Karena sudah punya sertifikat, mereka semua jadi tenang.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (redaksipil) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa penerbitan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan rasa aman bagi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan.

“(Jika tidak punya sertifikat, pemilik jadi khawatir) ‘wah jangan-jangan (tanah) saya besok tergusur, ada yang menyerobot, diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab’. Karena sudah punya sertifikat, mereka semua jadi tenang,” ujar AHY di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Minggu.

Ia menjelaskan bahwa selama properti belum memiliki sertifikat tanah, kepastian hukumnya masih belum jelas, seperti yang dialami oleh salah satu warga Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang baru menerima sertifikat tanahnya hari ini setelah hampir 60 tahun tinggal di tempat tersebut.

Menurut AHY, kondisi ini harus dihindari karena tanah yang tidak memiliki sertifikat hak milik rentan menjadi sasaran mafia tanah.

“Inilah alasan mengapa pemerintah gencar menjalankan program sertifikasi, yaitu PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” kata AHY.

Selain meningkatkan pelaksanaan program ini, ia juga menyampaikan bahwa pihaknya kini memperkuat penggunaan sistem digital untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik.

Dia menambahkan bahwa sertifikat digital ini aman dan terdata dengan baik dalam database Kementerian ATR, sehingga tidak mudah untuk dipalsukan, digandakan, atau diduplikasi.

Selain itu, AHY menekankan pentingnya sertifikasi tanah untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan dengan warga lain, perusahaan, atau aset pemerintah.

Ia pun mengimbau masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah untuk segera mendaftarkan properti mereka ke Kantor Pertanahan kota/kabupaten atau Kantor Wilayah BPN provinsi setempat.

“Mudah sekali, datang langsung ke Kantor Pertanahan tingkat kabupaten atau kota, atau ke Kantor Wilayah BPN tingkat provinsi. Kami akan membantu dan melayani dengan sebaik mungkin,” tambahnya.

Karena sudah punya sertifikat, mereka semua jadi tenang.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (redaksipil) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan ketenangan bagi masyarakat dari penyalahgunaan.

“(Jika tidak punya sertifikat, pemilik jadi khawatir) ‘wah jangan-jangan (tanah) saya besok tergusur, ada yang menyerobot, diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab’. Karena sudah punya sertifikat, mereka semua jadi tenang,” ujar AHY di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.

Ia menegaskan bahwa properti yang belum memiliki sertifikat tanah tidak memiliki kepastian hukum, seperti salah satu warga Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang baru menerima sertifikat tanahnya hari ini setelah hampir 60 tahun menempati lahan tersebut.

Menurut AHY, situasi ini harus dihindari karena tanah yang tidak memiliki sertifikat hak milik rentan terhadap kasus mafia tanah.

“Inilah mengapa pemerintah terus memprioritaskan program sertifikasi, yaitu PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” ujar AHY.

Di samping itu, ia menyampaikan bahwa pihaknya kini juga memperkuat penggunaan sistem digital untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik.

Ia menyebutkan bahwa sertifikat digital ini aman dan terdata dengan baik dalam database Kementerian ATR, sehingga tidak mudah dipalsukan, digandakan, atau diduplikasi.

Selain itu, AHY menekankan pentingnya sertifikasi tanah untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan dengan warga lain, perusahaan, atau aset pemerintah.

Ia juga mendorong masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah untuk segera mendaftarkan properti mereka ke Kantor Pertanahan kota/kabupaten atau Kantor Wilayah BPN provinsi setempat.

“Mudah sekali, datang langsung ke Kantor Pertanahan tingkat kabupaten atau kota, atau ke Kantor Wilayah BPN tingkat provinsi. Kami akan membantu dan melayani dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.